RAPAT EVALUASI BERSAMA BPKP DI INSPEKTORAT PROVINSI NTB

17 September 2024 – Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar rapat evaluasi bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Aula Inspektorat, Jalan Langko Pejeruk No. 27, Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram. Kegiatan tersebut bertujuan membahas efektivitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana transfer ke daerah, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Rapat yang berlangsung pada hari ini dihadiri oleh beberapa perwakilan penting, salah satunya adalah Kepala Tata Usaha UPTD Balai Benih Ikan Provinsi NTB beserta staf administrasi yang mewakili pimpinan dalam forum tersebut. Kehadiran mereka menekankan pentingnya sinergi antarperangkat daerah dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan yang baik dan transparan di Provinsi NTB.

BPKP, sebagai lembaga pengawas eksternal, membentuk tiga tim evaluasi yang akan bertugas mengawasi berbagai aspek terkait kesejahteraan sosial dan pengelolaan keuangan daerah. Masing-masing tim memiliki fokus dan jadwal kerja yang berbeda, dengan rincian sebagai berikut:

1. Tim Kesejahteraan Sosial – Tim ini bertanggung jawab melakukan evaluasi terkait ketepatan dan efektivitas penyaluran bantuan sosial dan alat-alat pertanian kepada masyarakat. Langkah evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dan sesuai dengan peruntukannya. Tim akan mengumpulkan data dan dokumen terkait, dengan agenda kunjungan ke Dinas Pertanian Provinsi NTB yang dijadwalkan pada hari Jumat, 20 September 2024, pukul 10.30 WITA. Evaluasi ini akan mencakup pengujian ketepatan penyaluran bantuan serta verifikasi data permintaan yang telah dilampirkan.
2. Tim Evaluasi Dana Transfer Daerah – Fokus dari tim ini adalah melakukan uji petik terhadap kontrak-kontrak yang dijalankan pada tahun 2023 dan 2024, terkait dengan penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Pengawasan ini bertujuan memastikan bahwa dana yang dialokasikan benar-benar digunakan sesuai dengan kontrak dan peraturan yang berlaku. Mereka juga akan memverifikasi data penggunaan dana dari tahun 2020 hingga 2024. Jadwal evaluasi lapangan tim ini masih menunggu konfirmasi lebih lanjut.
3. Tim Investigasi – Tim terakhir akan bertugas melakukan investigasi khusus di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi NTB. Kunjungan investigasi ini dijadwalkan berlangsung mulai dari tanggal 26 September hingga 2 Oktober 2024, namun waktu pastinya masih akan diinformasikan lebih lanjut. Investigasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan proyek dan program daerah tidak menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan dan berjalan sesuai dengan prosedur.

Evaluasi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah provinsi dan BPKP untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Dana transfer ke daerah seperti DAU, DAK, dan DBH, merupakan sumber utama pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan berbagai program pembangunan. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara tepat, efisien, dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, evaluasi terhadap penyaluran bantuan sosial dan alat-alat pertanian menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa program-program kesejahteraan sosial yang dicanangkan pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Kunjungan BPKP ke Dinas Pertanian untuk melakukan pengujian terhadap penyaluran bantuan ini menjadi salah satu langkah konkret dalam rangka memastikan ketepatan sasaran program kesejahteraan tersebut.

Dalam acara rapat ini, BPKP juga menekankan pentingnya kerja sama yang solid antarperangkat daerah, serta komitmen yang kuat dari seluruh pihak untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah. Dengan pengawasan dan evaluasi yang efektif diharapkan dana yang dialokasikan dapat digunakan secara optimal dan tepat sasaran, sehingga bisa mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi NTB.