Rakornis Progres Distribusi Jagung
Kadistanbun NTB Menjadi Narasumber Rakornis Progres Distribusi Jagung: Dorong Percepatan Distribusi dan Sinkronisasi Data Produksi
Lombok, 23 Juni 2025 — Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Kadistanbun) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi narasumber pada Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) terkait progres distribusi jagung di NTB yang diselenggarakan di Astoria Hotel, Lombok. Rapat ini membahas pola distribusi jagung yang efektif dan efisien untuk mempercepat penyaluran komoditas jagung dari NTB ke wilayah konsumen di dalam dan luar provinsi.
Dalam paparannya, Kadistanbun NTB menyampaikan materi bertajuk Updating Data Pemetaan Potensi Produksi Jagung dan Infrastruktur Pasca Panen NTB. Ia menekankan bahwa NTB memiliki potensi luas tanam jagung yang masih dapat ditingkatkan, mengingat masih banyak lahan eksisting yang belum dikelola secara optimal.
“Kami melihat peluang peningkatan produksi masih sangat terbuka, namun hal ini perlu didukung oleh distribusi hasil yang lebih cepat dan efektif. Selain itu, penting untuk membuka akses seluas-luasnya guna memperkuat penyerapan hasil produksi petani, baik untuk kebutuhan domestik maupun ekspor. Kami juga menekankan pentingnya sinkronisasi dan akurasi data antara Dinas Pertanian, BPS, dan instansi terkait, agar proses pemetaan dan serapan hasil di tingkat petani dapat berjalan lebih optimal,” ujar Kadistanbun NTB.
Sorotan Diskusi: Ketidaksinkronan Data Produksi
Diskusi yang dipandu oleh Dr. M. Saleh Nugrahadi selaku Asisten Deputi Sistem Distribusi Pangan juga menyoroti permasalahan ketidaksinkronan data produksi jagung antara Dinas Pertanian, BPS, dan instansi terkait lainnya.
Asisten II Pemerintah Provinsi NTB menekankan pentingnya pemetaan infrastruktur sarana dan prasarana (sapras) di NTB, termasuk rencana pembangunan pabrik pakan guna menyerap hasil produksi petani yang belum terserap pasar luar daerah. Ia juga menegaskan bahwa sinkronisasi data antara BPS, Dinas Pertanian, Bulog, dan pihak kepolisian harus menjadi prioritas bersama.
Perwakilan Polda NTB menyampaikan bahwa pihaknya selalu berkoordinasi dengan dinas pertanian kabupaten dan provinsi terkait pendataan luas tanam dan produksi jagung di lapangan.
Dari sisi daerah, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa menjelaskan bahwa perbedaan data antara dinas dan BPS disebabkan oleh perbedaan metodologi pencatatan, terutama pada lahan sawah yang dilindungi dan lahan non-sawah seperti kebun dan hutan kemasyarakatan yang juga ditanami jagung. Hal ini berdampak pada perbedaan angka luas tanam dan produksi.
Sementara itu, Kadis Pertanian Dompu mengungkapkan bahwa pihaknya secara rutin meng-update data tanam jagung, namun di lapangan terdapat dinamika distribusi yang sulit dikendalikan, khususnya terkait tata harga dan kelancaran pengiriman hasil produksi.
Dukungan Bulog dan Kebutuhan Varietas Jagung
Perwakilan Bulog menyampaikan bahwa lembaganya pada prinsipnya mengikuti data resmi yang diterbitkan pemerintah dan selalu siap menyerap hasil produksi petani. Namun, mereka masih menunggu surat penugasan terbaru dari Bappenas terkait penerapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sesuai Inpres Nomor 10 Tahun 2025 dengan kadar air 18-20%.
Deputi Kualitas Pangan menambahkan bahwa hingga saat ini Indonesia masih mengimpor jagung untuk kebutuhan industri pangan, sementara jagung yang diproduksi di NTB umumnya baru memenuhi kebutuhan industri pakan. Ia mendorong agar ke depan NTB juga mulai mengembangkan varietas jagung yang sesuai untuk industri pangan.
Rapat ini menghasilkan kesepakatan penting untuk meningkatkan koordinasi lintas sektor, mempercepat distribusi, dan memperkuat sinkronisasi data produksi jagung guna mendukung ketahanan pangan dan memperluas akses pasar bagi petani jagung di NTB.
