RAKOR IRIGASI PERPOMPAAN DAN IRIGASI PERPIPAAN TAHUN 2024
Mataram, NTB – Dalam rangka meningkatkan ketersediaan air bagi usaha tani, khususnya untuk komoditas tanaman pangan, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Sesditjen PSP) menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Irigasi Perpompaan dan Irigasi Perpipaan 2024. Kegiatan ini berfokus pada pengoptimalan pemanfaatan sumber air yang berasal dari mata air, curah hujan, sungai, dan sumber lainnya, yang diharapkan dapat mendukung irigasi tanaman pangan, terutama padi.
Rakor ini diadakan di Mataram dan dihadiri oleh perwakilan dari berbagai Dinas Pertanian Kabupaten/Kota di NTB, termasuk Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa, Bima, dan Dompu. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB menegaskan pentingnya pengembangan irigasi perpompaan dan perpipaan. Ia menyampaikan, “Irigasi perpompaan dan perpipaan telah tersebar di sepuluh kabupaten/kota. Kami berharap ini dapat meningkatkan dan melampaui target produksi padi pada musim panen ketiga yang akan datang.”
Kegiatan rakor berlangsung dengan penyampaian informasi mengenai program irigasi perpompaan dan perpipaan, disertai dengan pengecekan progres pelaksanaan dari setiap dinas kabupaten/kota. Namun, dalam diskusi tersebut, terungkap beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program. Kendala-kendala tersebut meliputi:
- Perubahan CPCL: Hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa beberapa lokasi tidak memenuhi kriteria teknis yang ditetapkan, mengakibatkan perubahan dalam Daftar Calon Penerima (CPCL).
- Keterbatasan Lokasi: Beberapa dinas kabupaten mengalami kesulitan dalam melaksanakan kegiatan irigasi perpompaan dan perpipaan karena tidak adanya lokasi yang sesuai dengan kriteria teknis.
- Revisi POK Kegiatan ABT: Proses revisi anggaran kegiatan tidak dapat langsung dikirim ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dan memerlukan surat persetujuan revisi dari Ditjen PSP, yang dapat memperlambat proses.
- Terbatasnya SDM: Sumber daya manusia di satuan kerja daerah menjadi kendala, mengingat banyaknya kegiatan yang memerlukan percepatan dalam waktu bersamaan.
Meskipun sejumlah kendala telah diidentifikasi, para peserta rakor optimis bahwa solusi dapat ditemukan untuk setiap permasalahan. Diharapkan bahwa dengan kerja sama yang baik antar dinas dan dukungan dari pemerintah, realisasi program irigasi perpompaan dan perpipaan dapat meningkat di tiap kabupaten/kota.
Pada akhir kegiatan, diharapkan agar program ini tidak hanya dapat membantu petani dalam mengatasi masalah pengairan, tetapi juga meningkatkan jumlah produksi pada setiap masa panen. Dengan adanya dukungan dan kolaborasi yang baik, NTB diharapkan dapat mencapai target ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani.
Rakor ini menjadi langkah penting dalam upaya NTB untuk meningkatkan sistem irigasi, sehingga mampu mendukung pertanian yang lebih produktif dan berkelanjutan di masa depan.
