Rakor Gubernur dan Bupati/Walikota se-Provinsi NTB
Kadistanbun NTB Dampingi Gubernur dalam Rakor Gubernur dan Bupati/Walikota se-Provinsi NTB di Sembalun
Sembalun, Lombok Timur — Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Kadistanbun) Provinsi Nusa Tenggara Barat turut mendampingi Gubernur NTB dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Gubernur bersama Bupati dan Walikota se-Provinsi NTB yang diselenggarakan pada 24–25 Agustus 2025 di Sembalun, Kabupaten Lombok Timur.
Rakor ini membahas tujuh pokok penting dalam pembangunan daerah, yakni Desa Berdaya, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Program Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Lingkungan dan Rehabilitasi Lingkungan di NTB, Pengembangan Optimasi Lahan (OPLAH), serta Infrastruktur Daerah.
Dalam konteks pembangunan pertanian, Kondisi terkini lahan pertanian di NTB yang mencapai 772.669 hektare, dengan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas 282.062 hektare atau sekitar 36,50% dari total kawasan pertanian. Kawasan ini ditopang oleh infrastruktur irigasi yang terdiri dari 16 daerah irigasi nasional, 35 daerah irigasi provinsi, 440 daerah irigasi kabupaten/kota, serta 63 bangunan sumber daya air berupa bendungan, bendung, dan embung. Data ini merujuk pada Perda NTB Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Selain itu, terkait dengan Optimasi Lahan (OPLAH) 2025 Kadistanbun NTB memaparkan, NTB menargetkan optimalisasi seluas 10.574 hektare. Hingga Agustus 2025, SID (Survey Investigasi Desain) OPLAH telah tersedia untuk 8.688 hektare atau 83% dari total target. Sementara itu, sisanya 17% akan segera dituntaskan dan ditargetkan sudah rampung dengan penandatanganan SID paling lambat pada 28 Agustus 2025.
Dengan ditargetkannya penyelesaian SID OPLAH 2025 pada akhir Agustus, maka tahapan konstruksi dapat segera dimulai pada bulan September. Dengan demikian, penanaman perdana pada kegiatan OPLAH 2025 ditargetkan sudah bisa dilaksanakan pada minggu ketiga atau keempat bulan September.
Hal ini menjadi tonggak penting bagi NTB dalam mempercepat pengembangan sektor pertanian melalui pemanfaatan lahan secara optimal. Diharapkan, keberhasilan program ini tidak hanya meningkatkan produktivitas pertanian, tetapi juga mampu memperkuat ketahanan pangan serta mendorong kesejahteraan petani di seluruh wilayah NTB.
Melalui Rakor ini, diharapkan terbangun sinergi kuat antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam memperkuat sektor pertanian, memperluas desa berdaya, serta mengakselerasi berbagai program strategis yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat NTB.
