Pemprov NTB Dukung Penguatan Pengadaan Gabah dan Beras Dalam Negeri 2026
Mataram, 20 Januari 2026 — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperkuat sinergi lintas sektor dalam menjaga ketahanan pangan daerah. Hal tersebut ditunjukkan melalui kehadiran Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTB pada Rapat Sosialisasi Pengadaan Gabah Dan Beras Dalam Negeri Tahun 2026 yang digelar Perum Bulog Kantor Wilayah NTB, Selasa (20/1), bertempat di Aula Perum Bulog Kanwil NTB.
Rapat yang berlangsung sejak pukul 14.00 WITA hingga selesai ini dihadiri oleh Kepala BPS Provinsi NTB, Korem 162 Wira Bakhti (Pejabat yang mewakili), Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/kota, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten/kota, unsur Perum Bulog, instansi teknis terkait, serta para pemangku kepentingan sektor pangan. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi dalam rangka menjamin kelancaran pengadaan gabah dan beras produksi dalam negeri pada tahun 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTB hadir sebagai salah satu narasumber dan memaparkan kondisi serta potensi produksi padi di Provinsi NTB. Berdasarkan data sementara Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, produksi padi pada tahun 2025 mencapai 1.698.283 ton gabah kering giling (GKG) dengan luas panen sebesar 322.927 hektare.
Sementara itu, untuk periode Januari hingga Februari 2026, potensi produksi padi di NTB diperkirakan mencapai 138.254 ton GKG dengan potensi luas panen sekitar 25.780 hektare. Data tersebut menjadi dasar penting dalam perencanaan pengadaan gabah dan beras, sekaligus sebagai indikator awal kesiapan daerah dalam mendukung kebutuhan stok nasional.
Melalui forum sosialisasi ini, diharapkan terbangun koordinasi yang lebih solid antara pemerintah daerah dan Perum Bulog, sehingga proses pengadaan gabah dan beras dalam negeri dapat berjalan optimal, memberikan kepastian serapan hasil panen petani, serta berkontribusi pada stabilitas pasokan dan harga pangan di Provinsi NTB maupun secara nasional.
