Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat
IMG-LOGO
Distanbun Prov. NTB

KELOMPOK INFORMASI PUBLIK


Kelompok Informasi Publik apa saja yang diatur dalam UU KIP? Kelompok Informasi Publik dalam UU KIP :


1) Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala.


2) Informasi Publik yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta.


3) Informasi Publik yang Wajib tersedia Setiap Saat.


4) Informasi Publik yang Dikecualikan.


Bagaimana UU KIP mengatur kelompok Informasi Publik berdasarkan cara perolehannya?


1) Informasi Publik yang terbuka (dapat diakses).


a) Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.


b) Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta.


c) Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat.


2) Informasi Publik yang tertutup/dikecualikan (tidak dapat diakses).


a) Untuk informasi pada angka 1 huruf (a) dan (b) bersifat aktif, dimana Badan Publik wajib mengumumkannya. Sedangkan untuk kategori angka 1 huruf (c) bersifat pasif, dimana Badan Publik dapat memberikan berdasarkan permohonan. Sedangkan informasi pada angka 2 harus disimpan dan tidak dibocorkan oleh Badan Publik.


b) Perlu diingat bahwa informasi pada angka 1 huruf (a) dan (b) juga dapat diakses melalui permohonan informasi meskipun telah diumumkan. Selain itu, permohonan informasi juga dapat dilakukan pada informasi lainnya (sepanjang tidak termasuk yang dikecualikan/dirahasiakan) dalam hal memang dikuasai oleh Badan Publik tersebut namun belum dikategorikan dalam ketiga kategori tersebut. Jadi untuk memudahkan pelaksanaan layanan Informasi Publik, Badan Publik perlu secara proaktif mengidentifikasi dan mengelola semua informasi yang dikuasainya dan mengkategorikannya ke dalam kategori diatas.


Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala


Informasi Publik yang wajib diumumkan secara berkala sekurang-kurangnya terdiri atas :


1) Informasi Tentang Profil Badan Publik Yang Meliputi :


a) Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Badan Publik beserta kantor unit-unit di bawahnya.


b) Struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabat struktural.


2) Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas :


a) Nama program dan kegiatan.


b) Penanggung jawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi.


c) Target dan/atau capaian program dan kegiatan.


d) Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan.


e) Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah.


f) Agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik.


g) Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat.


h) Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat Badan Publik Negara.


h) Informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada Badan Publik yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk umum.


3) Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya.


4) Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas :


a) Rencana dan laporan realisasi anggaran.


b) Neraca.


c) Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun susuai dengan standar akuntansi yang berlaku.


d) Daftar aset dan investasi.


5) Ringkasan laporan akses Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas :


a) Jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima.


b) Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik.


c) Jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohona Informasi Publik yang ditolak.


d) Alasan penolakan permohonan Informasi Publik.


6) Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas :


a) Daftar rancangan dan tahap pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan.


b) Daftar Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan.


7) Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi.


8) Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Badan Publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan.


9) Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait;


10) Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Bandan Publik.


Berapa jangka waktu penyediaan dan pengumuman Informasi Publik yang wajib disediakandan diumumkan secara berkala?


Penyediaan dan pengumuman secara berkala Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dilakukan sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali.


Bagaimana Badan Publik menyediakan dan mengumumkan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala? Badan Publik negara wajib mengumumkan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sekurang-kurangnya:


1) Melalui situs web resmi dan papan pengumuman dengan cara yang mudah diakses oleh masyarakat.


2) Melalui papan pengumuman dengan cara yang mudah diakses oleh masyarakat.


3) Mempergunakan bahasa Indonesia yang sederhana dan mudah dipahami serta dapat mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat.


4) Harus memperhatikan bentuk yang memudahkan bagi masyarakat dengan kemampuan berbeda untuk memperoleh informasi.


Informasi Publik yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta


Informasi Publik apa yang wajib diumumkan secara serta merta?


Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta adalah suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum antara lain :


1) Informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik, wabah, kejadian luar biasa.


2) Informasi tentang keadaan bencana non-alam seperti kegagalan industri atau teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.


3) Bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan terror.


4) Informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular.


5) Informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat.


6) Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik.


Kapan Informasi Publikyang wajib diumumkan secara serta merta wajib diumumkan?


Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta wajib diumumkan tanpa penundaan.


Bagaimana Badan Publik mengumumkan Informasi Publik yang wajib diumumkan secaraserta merta?


Badan Publik sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, media yang tepat, dan disampaikan tanpa adanya penundaan.


Kenapa Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta harus diumumkan tanpa penundaan dan dengan bahasa yang mudah dipahami, serta menggunakan media yang tepat?


Agar masyarakat dapat mengantisipasi keadaan darurat tersebut sehingga dapat meminimalisir akibat/dampak buruk yang ditimbulkan.


Apa yang wajib dimiliki Badan Publik terkait dengan kewajiban mengumumkan InformasiPublik yang sifatnya serta merta?


Setiap Badan Publik serta pihak yang menerima izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum wajib memiliki standar pengumuman informasi serta merta.


Apa yang harus terdapat dalam standar pengumuman informasi serta merta?
Standar pengumuman informasi sekurang-kurangnya meliputi :


1) Potensi bahaya dan/atau besaran dampak yang dapat ditimbulkan.


2) Pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak baik masyarakat umum maupun pegawai Badan Publik yang menerima izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik tersebut.


3) Prosedur dan tempat evakuasi apabila keadaan darurat terjadi.


4) Tata cara pengumuman informasi apabila keadaan darurat.


5) Cara menghindari bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan.


6) Cara mendapatkan bantuan dari pihak yang berwenang.


7) Upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Publik dan/atau pihak-pihak yang berwenang dalam menanggulangi bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan.


Informasi Publik yang Wajib Tersedia Setiap Saat.


Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat yang sekurang-kurangnya tediri atas :


1) Daftar Informasi Publik yang sekurang-kurangnya memuat :


2) Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau atau kebijakan Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas :


3) Seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.


4) Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan, antara lain :


5) Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya.


6) Surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dala rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.


7) Syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan.


8) Data perbendaharaan atau inventaris.


9) Rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik.


10) Agenda kerja pimpinan satuan kerja.


11) Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya.


12) Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan inernal serta laporan penindakannya.


13) Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya.


14) Daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan.


15) Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.


16) Informasi tentang standar pengumuman informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bagi penerima izin dan/atau penerima perjanjian kerja.


17) Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka.


Apa makna Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat?


Informasi Publik yang harus disediakan oleh Badan Publik dan siap tersedia untuk diberikan ketika terdapat permohonan terhadap Informasi Publik tertentu.


Bagaimana Badan Publik menyediakan Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saatkepada publik?


Badan Publik menyediakan Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat melalui meknisme permohonan Informasi Publik. Dengan kata lain, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat adalah Informasi Publik yang bersifat pasif. Badan Publik hanya wajib menyediakan Informasi Publik tersebut dan memberikannya ketika terdapat permohonan Informasi Publik. Namun tidak menutupi kemungkinan bagi Badan Publik untuk lebih proaktif mengumumkan beberapa informasi yang Wajib Tersedia Setiap kepada publik.


Dalam daftar Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat terdapat Daftar Informasi Publik. Apa yang dimaksud dengan Daftar Informasi Publik?


Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Badan Publik tidak termasuk informasi yang dikeculaikan.


Apa pentingnya Daftar Informasi Publik dalam kaitannya dengan pelayanan Informasi Publik?


Pertama, Daftar Informasi Publik adalah daftar wajib tersedia setiap saat di Badan Publik. Kedua, Daftar Informasi Publik dapat mempermudah petugas informasi dalam melayani permohonan Informasi Publik. Selain itu, Daftar Informasi Publik dapat digunakan untuk membantu penyusunan database Informasi Publik dan mengetahui Informasi Publik apa saja yang dikuasainya serta keberadaan Informasi Publik tersebut berada di unit/satuan kerja mana, karena sering kali masing-masing unit/satuan kerja di dalam Badan Publik tidak mengetahui informasi apa yang berada di unit/satuan kerja lainnya. Ketiga, memudahkan masyarakat saat mencari informasi. Selain itu juga menginformasikan kepada publik mengenai informasi apa saja yang berada di Badan Publik.


Apakah Daftar Informasi Publik hanya berisi daftar seluruh Informasi Publik yang terbuka?


Ya, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa Badan Publik membuat Daftar Informasi Publik yang memuat daftar Informasi Publik yang dikecualikan. Hal ini dilakukan guna mempermudah petugas informasi dalam melayani permohonan Informasi Publik, sehingga petugas informasi dengan mudah mengetahui status Informasi Publik, apakah terbuka atau dikecualikan.


Informasi Publik yang Dikecualikan


Apa yang dimaksud dengan Informasi Publik yang dikecualikan?


Informasi Publik yang sifatnya rahasia dan tidak dapat diakses oleh publik sesuai dengan kriteria yang diatur dalam Pasal 17 UU KIP.


Kapan suatu Informasi Publik dikecualikan?


Informasi Publik dikecualikan apabila dipertimbangkan bahwa membuka Informasi Publik tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU KIP serta setelah dipertimbangkan secara seksama bahwa dengan menutup informasi dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya.


Apa alasan tentang konsekuensi yang timbul sehingga suatu Informasi Publik dikecualikan?
Informasi Publik dikecualikan secara limitatif berdasarkan pada Pasal 17 UU KIP, yaitu apabila dibuka dapat :


1) Menghambat proses penegakan hukum.


2) Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.


3) Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara.


4) Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia.


5) Merugikan ketahanan ekonomi nasional.


6) Merugikan kepentingan hubungan luar negeri.


7) Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang.


8) Mengungkap rahasia.


Selain itu, yang termasuk Informasi Publik yang dikecualikan adalah :


Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan. Informasi Publik yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.


Bagaimana suatu Informasi Publik dikecualikan?


Pengecualikan Informasi Publik dilakukan dengan melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.


Selain itu, dalam melakukan pengujian tentang konsekuensi harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :


1) Pengujian tentang konsekuensi didasarkan alasan dalam Pasal 17 UU KIP.


2) Dalam hal pengujian tentang konsekuensi berdasarkan alasan pada Psal 17 huruf j UU KIP, maka wajib menyebutkan ketentuan yang secara jelas dan tegas pada undang-undang yang diacu yang menyatakan suatu informasi wajib dirahasiakan.


3) Alasan pengecualian Informasi Publik harus dinyatakan secara tertulis dan disertakan dalam surat pemberitahuan tertulis atas penolakan permohonan Informasi Publik tersebut.


Apakah yang dikecualikan dokumennya atau materi Informasi Publiknya?


Pada prinsipnya, yang dikecualikan adalah materi Informasi Publiknya, bukan dokumennya. Namun dalam suatu hal dokumen berisi materi Informasi Publik yang seluruhnya dikecualikan, maka dokumen tersebut dapat dikecualikan untuk diakses oleh publik.


Apa yang dilakukan Badan Publik apabila suatu dokumen mengandung sebagian materi Informasi Publik yang dikecualikan?


Dalam hal suatu dokumen mengandung sebagian materi Informasi Publik yang dikecualikan, maka materi Informasi Publik yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan atau dikaburkan, sehingga Informasi Publik dalam dokumen yang sifatnya tidak dikecualikan tetap dapat diakses oleh publik.


Bagaimana Badan Publik menghitamkan atau mengaburkan materi Informasi Publik yang dikecualikan?


Badan Publik menghitamkan atau mengaburkan materi Informasi Publik yang dikecualikan, sedangkan materi Informasi Publik yang boleh diakses oleh publik tidak dihitamkan atau dikaburkan. Selain itu, terhadap materi Informasi Publik yang dikecualikan tersebut harus diberikan alasan tertulis.


Contoh I (penghitaman nama) :


Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, XXXX dinyatakan telah mengindap penyakit HIV / AIDS.


Contoh II (pengaburan nama) :


Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, PASIEN dinyatakan telah mengindap penyakit HIV / AIDS.


Apakah pengecualian terhadap sebagaian Informasi Publik dapat dijadikan alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan Informasi Publik?


Tidak. Pengecualian sebagai materi Informasi Publik dalam suatu dokumen Informasi Publik tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan dokumen Informasi Publik tersebut.