DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Dasar Hukum : Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 7 tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 25 Agustus 2008, dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 21 tahun 2008 tentang Rincian Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 26 Agustus 2008.

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 7 tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Kedudukan (Pasal 32) : (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah unsur pelaksanna Pemerintnah Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melaui Sekretaris Daerah (2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas (3) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara administratif dikoordinasikan oleh Asisten Prekonomian dan Pembangunan.

Tugas Pokok dan Fungsi (Pasal 33): (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pertanian meliputi tanaman pangan dan hortikultura berdasarkan asas otonomi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi (2) Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis pertanian meliputi tanaman pangan dan hortikultura.

b. Perencanaan program dan kegiatan bidang pertanian meliputi tanaman pangan dan hortikultura.

c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pertanian meliputi tanaman pangan dan hortikultura.

d. Pengkoordinasian dan pembinaan tugas bidang pertanian meliputi tanaman pangan dan hortikultura

e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang pertanian meliputi tanaman pangan dan hortikultura.

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pada Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) pada Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja UPTD pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah :

Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSB-TPH) :

1) UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Nusa Tenggara Barat dibidang pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura.

2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada point a UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :

3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana dan persiapan pelepasan varietas baru.

b. pengkajian dan analisis teknis mutu benih.

c. pengujian dan penerapan pengembangan metode pengujian / analisa benih laboratorium.

d. pelaksanaan kebijakan teknis penilaian penyebaran varietas padi, palawija dan hortikultura.

e. pelaksanaan sertifikasi benih.

f. pengawasan pemasaran benih berdasarkan peraturan yang berlaku.

g. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

3) Susunan Organisasi UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari :

a. Kepala UPTD.

b. Sub Bagian Tata Usaha.

c. Seksi Penilaian kultivar, Sertifikasi dan Pengawasan Pemasaran.

d. Seksi Pengujian Benih Laboratorium.

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

4) Uraian Tugas :

a. Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Nusa Tenggara Barat serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan, keuangan, rumah tangga serta melaksanakan pembinaan administrasi di lingkungan UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura.

c. Seksi Penilaian Kultivar, Sertifikasi dan Pengawasan Pemasaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, penyusunan program, perumusan teknis operasional, koordinasi, pelaksanaan pengelolaan, pengembangan metode dan pengolahan data.

d. Seksi Pengujian Benih Laboratorium mempunyai tugas melakuklan penyiapan bahan, penyusunan program, perumusan teknis operasional, koordinasi, pengawasan sistem mutu benih laboratorium.

e. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.


Kepala UPTD BPSB TPH

Sukimin,SP

NIP.19600308 198303 1 017

E-mail :