Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat
IMG-LOGO
Distanbun Prov. NTB

BADAN PUBLIK


Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lainnya yang berfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.


Definisi Badan Publik dalam UU KIP tidak mencakup partai politik dan BUMN/BUMD. Apakah partai politik, BUMN/BUMD termasuk sebagai Badan Publik yang dibebani kewajiban melaksanakan UU KIP ? Ya. Meskipun dalam definisi Badan Publik tidak menyebutkan partai politik dan BUMN/BUMD, tetapi dalam Batang Tubuh UU KIP disebutkan bahwa partai (Pasal 15 UU KIP) dan BUMN/BUMD (Pasal 14 UU KIP) memiliki kewajiban menyediakan Informasi Publik sesuai yang disebutkan dalam pasal tersebut.


Tugas Pokok dan Fungsi (Pasal 33) : (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pertanian meliputi tanaman pangan dan hortikultura berdasarkan asas otonomi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi (2) Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi :


Apa saja ruang lingkup Badan Publik?


Ruang lingkup Badan Publik mencakup :


1) Lembaga eksekutif.


2) Lembaga legislatif.


3) Lembaga yudikatif.


4) Badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.


5) Organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.


6) Partai politik.


7) Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah.


Apa kriteria untuk menentukan ruang lingkup Badan Publik?


Kriteria untuk menentukan ruang lingkup Badan Publik yang dibebani kewajiban melaksanakan UU KIP dapat dilihat pada Pasal 1 angka 3 UU KIP, yaitu :


1) Badan publik yang fungsi dan tugasnya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, baik eksekutif, legislatif dan yudikatif maupun badan lainnya, yang menerima dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja nasional (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik sebagian maupun seluruhnya.


2) Badan non penyelenggara negara atau organisasi non pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyaraka, dan/atau luar negeri.


Selain kriteria di atas, untuk menentukan suatu badan hukum menjadi Badan Publik yang dibebani tanggung jawab melaksanakan UU KIP atau tidak, maka dapat dilakukan melalui pendekatan fungsi. Terdapat empat fungsi yang diperankan oleh Badan Publik :


1) Fungsi regulasi, pengaturan, perizinan, dan penyelenggaraan pemerintahan negara.


2) Fungsi alokasi untuk mengelola dan mendayagunakan sumber daya alam.


3) Fungsi distribusi untuk memenuhi pelayanan kebutuhan publik dan pemerataan pembangunan.


4) Fungsi stabilisasi untuk kepentingan pertahanan dan keamanan, moneter, dan fiskal.


Dengan pendekatan fungsi di atas, secara ideal, penentuan suatu lembaga menjadi Badan Publik yang dibebani kewajiban melaksanakan UU KIP atau tidak dapat dilakukan dengan memperhatikan kriteria berikut :


1) Lembaga tersebut memiliki kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan publik yang memaksa. Termasuk dalam kriteria ini adalah membuat suatu kebijakan berupa regulasi yang menyangkut penyelenggaraan negara yang mengikat dan memaksa publik. Misalnya, membuat peraturan perundang-undangan atau petunjuk atau pedoman yang berlaku dan memaksa publik untuk menaati dan menjalankannya.


2) Lembaga tersebut melaksanakan satu atau lebih fungsi negara sebagai badan hukum publik.


3) Lembaga tersebut memperoleh kewenangan secara atributif, delegatif, mandat atau konsesi yang ditujukan untuk menjalankan kepentingan umum/pelayanan kepentingan umum. Kewenangan demikian dapat berasal dari peraturan perundang-undangan, dari penugasan oleh keputusan pejabat yang berwenang atau kewenangan yang timbul akibat adanya kerjasama antara pemerintah dan badan publik untuk menjalankan fungsi penyelenggaraan negara.


Dengan pendekatan fungsi tersebut, lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi-fungsi negara/ penyelenggara negara dibebani kewajiban melaksanakan UU KIP dan peraturan pelaksananya.


Apakah komisi Informasi dapat menetapkan suatu lembaga menjadi Badan Publik suatu lembaga menjadi Badan Publik sebagaimana diatur dalam UU KIP? Ya. Dalam proses pemeriksaan dan penyelesaian Sengketa Informasi publik, Komisi Informasi dapat terlebih dahulu memeriksa dan menetapkan kualifikasi suatu Lembaga apakah termasuk Badan Publik atau tidak berdasarkan UU KIP sebelum memeriksa materi sengketanya.


Apa kewajiban Badan Publik?


Kewajiban-kewajiban Badan Publik antara lain :


1) Menyediakan dan memberikan Informasi Publik, baik secara aktif (tanpa melalui permohonan ) maupun secara pasif (dengan permohonan).


2) Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien.


3) Menetapkan peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


4) Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik atas seluruh Informasi Publik yang disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterma Badan Publik.


5) Menunjuk dan mengangkat PPID untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta wewenang.


6) Menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik, termasuk papan pengumuman dan meja informasi di setiap kantor Badan Publik, serta situs resmi bagi Badan Publik Negara.


7) Menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi Publik.


8) Menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


9) Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan.


10) Membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi informasi.


11) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan Informasi Publik.