ANUGERAH : Keterbukaan Informasi Publik dan Apresiasi Desa Informatif Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024
Kamis, 24 Oktober 2024 – Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi sorotan dalam acara penganugerahan “Keterbukaan Informasi Publik dan Apresiasi Desa Informatif Provinsi NTB Tahun 2024” yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi NTB. Acara bergengsi ini dihadiri oleh PJ Gubernur NTB, Bupati dan Walikota se-NTB, seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dari seluruh OPD di NTB.
Acara dimulai dengan pemutaran video yang menampilkan hasil visitasi dan monitoring evaluasi (monev) yang dilakukan oleh Komisi Informasi NTB selama setahun terakhir. Dalam laporan yang disampaikan oleh Ketua Komisi Informasi NTB, Bapak Sansuri, S.Pt., M.M., terungkap bahwa terjadi peningkatan signifikan dalam keterbukaan informasi di tingkat pemerintahan desa, kabupaten/kota, dan provinsi.
Selanjutnya, diumumkan pemenang dari beberapa kategori penghargaan. Untuk kategori Pemerintah Desa Provinsi NTB Tahun 2024, lima desa berhasil meraih penghargaan, yaitu Desa Lembar Selatan, Desa Aik Mual, Desa Lanjut, Desa Beru, dan Desa Puyung. Sementara itu, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB meraih anugerah sebagai OPD Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2024 dengan nilai 90,76 (Informatif). Ini merupakan penghargaan keempat yang diterima oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan.
Acara ditutup dengan sambutan dari PJ Gubernur NTB, Bapak Hassanudin, yang memberikan apresiasi tinggi kepada Komisi Informasi atas pelaksanaan monev. “Saya berharap para pemenang dapat terus termotivasi untuk memberikan informasi yang kreatif, proaktif, dan informatif,” ungkapnya.
Penganugerahan ini tidak hanya merupakan penghargaan, tetapi juga bentuk pengakuan atas komitmen dan dedikasi badan publik dalam meningkatkan transparansi. NTB telah berhasil meraih predikat sebagai provinsi informatif dalam penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat. Ini menjadi langkah penting dalam menciptakan pemerintahan yang lebih terbuka dan akuntabel bagi masyarakat.