Evaluasi OPLAH Non Rawa 2025, NTB Matangkan Persiapan Kegiatan Tahun 2026
Mataram, 26 September 2025 – Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB menggelar rapat koordinasi (rakor) evaluasi program Optimalisasi Lahan (OPLAH) Non Rawa tahun 2025 sekaligus membahas persiapan kegiatan OPLAH tahun 2026. Rapat yang berlangsung pada Jumat (26/9) pukul 14.00 WITA ini dihadiri perwakilan Direktorat Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian, serta Dinas Pertanian Kabupaten.
Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB dalam arahannya menekankan pentingnya pelaporan progres OPLAH dari masing-masing kabupaten.
“Tentu harapan kita bersama, OPLAH tahun ini berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan. Untuk persiapan OPLAH 2026, saya menyarankan agar identifikasi dilakukan lebih awal sehingga kita punya gambaran ke depan. Mari kita ubah pola kerja kita agar lebih efektif dan lebih siap,” tegasnya.
Fokus Persiapan Tahun 2026
Perwakilan Direktorat Lahan dan Irigasi Pertanian menyampaikan bahwa tambahan OPLAH tahun 2025 hanya ada Kabupaten Bima (1.000 Ha) dan Dompu (2.000 Ha). Sementara itu, usulan OPLAH tahun 2026 diminta paling lambat bulan Oktober.
“Kegiatan 2026 akan kami usulkan ke pimpinan untuk difokuskan pada OPLAH Non Rawa. Kami berharap kabupaten segera mengusulkan potensi alokasinya. Selain itu, beras menjadi konsentrasi utama. Ada tekad bersama Presiden dan Menteri Pertanian bahwa tahun ini kita harus swasembada beras,” jelas perwakilan Direktorat.
Selain itu, pihak Direktorat akan memfasilitasi pertemuan virtual dengan LKPP untuk memperkuat pemahaman terkait aturan pengadaan barang dan jasa.
Pendampingan Hukum untuk Meminimalisir Risiko
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bima melaporkan bahwa pihaknya telah melakukan pertemuan bersama Dinas PUPR, kelompok tani, dan Kasidatun Kejari setempat untuk memastikan pendampingan administrasi maupun teknis di lapangan.
“Pendampingan ini penting untuk mempersempit ruang terjadinya kekeliruan dalam proses pekerjaan. Ini bagian dari upaya proteksi dini,” ungkapnya.
Senada dengan itu, PPK Provinsi membenarkan, Asdatun Kejari NTB pernah menyampaikan bahwa Presiden telah memberikan instruksi langsung kepada Jaksa Agung untuk mengawal kegiatan OPLAH. Oleh karena itu, Asdatun dan Kasidatun secara khusus akan mendampingi pelaksanaan di kabupaten.
Progres Kabupaten Sumbawa
Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa melaporkan bahwa Survei Investigasi Desain (SID) telah selesai. Dari 116 kelompok tani penerima, sebanyak 34 kelompok sudah berkontrak, sementara 82 kelompok masih belum.
Kesimpulan
Melalui rapat koordinasi ini, seluruh pihak berkomitmen memperkuat sinergi agar pelaksanaan OPLAH Non Rawa 2025 berjalan lancar dan persiapan kegiatan 2026 lebih matang. Dukungan pemerintah pusat, pendampingan aparat hukum, serta koordinasi antar-instansi diharapkan mampu mendorong keberhasilan program OPLAH sebagai upaya meningkatkan produktivitas pertanian dan mendukung kedaulatan pangan nasional.
