Rapat Koordinasi Persiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) NTB: Langkah Strategis untuk Kesejahteraan Masyarakat
Mataram, 4 Desember 2024 – Pemerintah Provinsi NTB menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Pendopo Tengah Gubernur NTB. Rapat ini dihadiri oleh Pj Gubernur NTB, Danrem 162/Wira Bhakti, Sekda NTB, serta Asisten I, II, dan III Sekretariat Daerah NTB. Selain itu, para kepala dinas dan perwakilan instansi terkait turut hadir, termasuk Bappeda, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Koperasi UKM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Perdagangan, Dinas PMPD Dukcapil, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas P3AP2KB, BPBD, dan BPOM.
Dalam rapat tersebut, Danrem 162/Wira Bhakti mengungkapkan pentingnya pengawasan dan koordinasi di wilayah NTB, mengajak semua pihak untuk turut serta memastikan kesuksesan program ini. Pj Gubernur NTB menekankan perlunya kolaborasi semua instansi dalam mengelola kebutuhan SPPG dan mengarahkan perhatian pada pemberdayaan masyarakat.
Kepala Dinas Pertanian mengusulkan pemetaan kebutuhan bahan pangan agar dapat disuplai oleh para petani lokal, sementara Kepala Dinas Ketahanan Pangan menekankan pentingnya kerja sama antar OPD untuk menjaga kelangsungan stok pangan. Ia juga menegaskan peran penting dinas teknis seperti Dinas Pertanian, Peternakan, dan Kelautan dalam mendukung produksi pangan lokal.
Rapat ini juga membahas pentingnya pengawasan kualitas bahan pangan, di mana BPOM akan melakukan sampling dan pengujian serta memeriksa syarat menu yang akan disajikan. Kader keamanan pangan di sekolah-sekolah akan dibekali pelatihan terkait pengelolaan keamanan dan ketahanan pangan. Pelatihan ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan keamanan makanan, tetapi juga memperkuat ekosistem pemasok pangan melalui koperasi petani, serta mendukung produksi pupuk organik yang terbuat dari bahan-bahan lokal seperti sisa makanan dan limbah produksi.
Pj Gubernur NTB setuju dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Perindustrian dalam menindaklanjuti suatu hal ketika ada masukan maka dengan cepat memberikan inovasi kreatif. “SPPG ini merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat, yang memerlukan kerja sama intensif dan koordinasi yang baik di semua tingkat,” ujar Pj Gubernur.
Sekda NTB juga menegaskan pentingnya pemahaman SPPG oleh semua elemen di Pemprov dan Pemkab/Pemkot. “Kita perlu mengadakan rapat konsolidasi internal OPD serta dengan pemerintah kabupaten/kota untuk mendukung kebutuhan mendesak guna kelancaran SPPG. Senin depan, kita akan mulai melakukan monitoring terhadap implementasi program ini,” tambahnya.
Rapat koordinasi ini diharapkan dapat menjadi langkah awal yang solid dalam memperkuat program SPPG, memastikan keberlanjutan pemenuhan kebutuhan gizi bagi masyarakat, serta mendorong pemberdayaan petani dan peternak lokal.