Kadistanbun NTB Pimpin Rapat Terbatas Asistensi dan Workshop Rancangan Awal Renstra Distanbun 2025 – 2029
Mataram, 9 September – Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB memimpin rapat terbatas pagi ini di Ruang Rapat Kepala Dinas, dengan agenda utama Asistensi dan Workshop Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) 2025-2029.
Kegiatan ini merupakan bagian dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB yang akan berlaku pada periode tersebut.
Kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan perencanaan strategis Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB dengan tim penyelarasan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB yang diwakili oleh Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Anggota (PSDA), selain rapat ini juga dihadiri oleh Kepala Bidang, Kepala UPTD, Sub.Bagian Program, serta Fungsional Teknis lingkup Distanbun NTB.
Rapat ini menekankan pentingnya penyusunan rencana strategis (Renstra) yang terintegrasi dengan RPJMD untuk memastikan pembangunan sektor pertanian dan perkebunan di NTB agara dapat berjalan sesuai dengan visi pembangunan yang berkelanjutan, sekaligus berkontribusi pada transformasi ekonomi dan sosial yang lebih baik.
Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB tengah menyusun tujuan dan sasaran strategis dengan mengacu pada arahan pemerintah pusat. Rencana ini mencakup 5 sasaran utama, 8 misi pembangunan, dan 45 indikator kinerja utama yang setiap programnya disusun sesuai dengan umur rencana teknis yang telah ditetapkan.
Setiap sasaran besar yang ditetapkan dalam rencana ini harus memiliki tujuan yang jelas dengan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola menjadi basis utama penyusunan RPJMD. Untuk menjamin keberhasilan setiap bidang akan memiliki target persentase keberhasilan yang terukur dengan harapan pemerintah juga akan memberikan alokasi dana yang lebih besar untuk membuka sektor-sektor baru di bidang pertanian. Itupun rencana anggaran harus disesuaikan dengan masing-masing sektor.
“Saya berharap tidak adanya kenaikan pajak untuk masyarakat, tetapi berharap adanya peningkatan pendapatan sesuai dengan potensi wilayah masing-masing”. ujar Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB.
Sejalan dengan visi pembangunan yang berkelanjutan diatas, fokus pada ekonomi hijau juga menjadi prioritas mengingat sektor pertanian memiliki indeks penting dalam konsep pertanian yang luas dengan Bappeda sebagai pengampu indikator ekonomi hijau. Harapan dari pertemuan ini dapat menjadikan NTB sebagai Provinsi kepulauan yang maju, kuat, aman berkelanjutan dan sejahtera.